TAMBUN SELATAN- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan capaian capaian program Pemprov Jabar di kegiatan Siaran Keliling yang digelar di Kabupaten Bekasi pada Kamis (15/06/2023).
“Kita sampaikan misalnya dari sektor UMKM. Dalam hitungan beberapa bulan, sudah 5000 Pesantren di seluruh Jawa Barat memiliki bisnis baru yakni OPOP (One Pesantren One Product). Tentunya ini menjadi program luar biasa sebagai upaya kemandirian ekonomi di lingkungan Pesantren,” ungkapnya dalam konferensi pers usai kegiatan sarling.
Dia menjelaskan, kegiatan sarling merupakan upaya untuk mempublikasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi ke setiap Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa Barat.
Selain pesantren, Ridwan Kamil juga mengapresiasi hadirnya inovasi dalam dunia pendidikan. Bagaimana siswa dibekali dengan pengetahuan dan wawasan seputar teknologi yang sesuai dengan perkembangan saat ini.
“Saya puji SMK Telekomunikasi Telesandi karena sangat dibutuhkan. Canggih-canggih anak-anak itu, kalau bisa diperbanyak tipe yang 4.0 IT tadi. Karena jumlah lapangan pekerjaannya akan sangat banyak,” ungkapnya.
Dirinya juga berpesan, menghadapi tahun politik di 2024. Persiapan menuju Pemilu tentu harus menjadi perhatian bersama. Agar terwujud kondusifitas serta ketenangan dan keamanan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Dan saya juga menitipkan kepada Pj Bupati agar dijaga kondusifitas apalagi tahun depan tahun politik, titip Kabupaten Bekasi juga jaga kondusifitas kampanyenya dengan damai, kampanye yang baik,” ucapnya.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan yang juga ikut mendampingi rangkaian kegiatan sarling mengemukakan, berkenaan dengan krisis global yakni terkikisnya tanah disepanjang pesisir pantai Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan Ridwan Kamil dan menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Upaya untuk mengatasi isu lingkungan seperti penanaman pohon magrove terus dilaksanakan. Kemarin juga baru kita tanam 5000 bibit pohon bersama TNI. Kemudian dengan TNI AL hampir setiap bulan, memang itu harus terus menerus dan harus dipelihara,” jelasnya.
Dani mengatakan, untuk jangka jauhnya. Pihaknya akan mematangkan masalah tata ruang mengingat problem yang kerap terjadi adalah masalah tarik menarik status lahan, antara tanah negara dengan tanah pemilik warga.
“Sekarang sedang dalam proses di kementerian kehutanan. Melakukan pendataan tanah-tanah yang didayagunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun yang lainnya melalui proses kehutanan sosial,” tandasnya. (**)
