CIKARANG PUSAT – Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki memimpin Apel Siaga Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi yang digelar di Plaza Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (17/11/2021). Apel tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah terkait, Forkopimda, unsur masyarakat, dunia usaha, relawan dan penggiat kebencanaan Kabupaten Bekasi.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki menyampaikan, penanggulangan bencana memerlukan langkah konkret dari semua pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, para relawan dan dunia usaha.
“Perlu dibangun sikap kegotongroyongan, koordinasi dan sinergitas dari semua unsur, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara cepat, efektif dan efisien,” kata Marjuki.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Hendri Lincoln mengatakan, apel siaga darurat bencana tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi yang diprediksi oleh BMKG puncaknya terjadi pada Desember, Januari dan Februari 2022.
“BPBD membantu menyelaraskan setiap unsur pentahelix dari pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat dan relawan serta dunia usaha yang dapat menyalurkan CSR-nya, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi ke depan,” katanya.
Ia berharap bencana ini tidak terjadi, namun pihaknya tetap bersiap dari hal terburuk untuk meningkatkan rasa aman kepada masyarakat apabila terjadi bencana.
Hendri menyampaikan, bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2021 lalu melanda 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi akibat curah hujan yang tinggi dan meluapnya beberapa aliran sungai.
“Ada dua jenis banjir di Kabupaten Bekasi, yang pertama dari tingginya curah hujan dan meluapnya aliran sungai, yang kedua banjir yang berasal dari air pasang laut atau rob, yang terparah ada di tiga kecamatan, yaitu Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya,” ungkapnya.
Dengan mulai datangnya musim penghujan, Hendri mengimbau masyarakat Kabupaten Bekasi, agar selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana, baik banjir, puting beliung maupun tanah longsor.
“Kami juga meminta aparatur daerah, camat, lurah dan kepala desa, untuk bersiap siaga melakukan early warning system untuk masyarakat, dengan peralatan tradisional, kemudian menyampaikan laporan kepada BPBD sebagi pos utama penanggulangan bencana,” terangnya. (*/adv)
