KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat H. Faizal Hafan Farid mengapresiasi digelarnya Forum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang digelar di Hotel Nuanza Kabupaten Bekasi pada Kamis (23/02). Acara tersebut mengambil tema Mencapai Keunggulan Masyarakat Jabar dengan Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing Melalui Peran Industri dan Perdagangan.
Anggota DPRD Jabar yang biasa disapa Bang Haji Faizal (BHF) itu memberikan beberapa masukan pada kegiatan Forum Dinas Indag Jabar tersebut. Di antaranya, untuk bidang perdagangan yang utama adalah tata kelola perniagaan meliputi stabilitas harga, stok barang dan menjaga laju inflasi serta distribusi sehingga tersambungkan antara produsen, pedagang dan konsumen.
Selain itu juga ada pembagian kewenangan untuk pasar adalah milik kab/kota. Sedangkan pasar induk atau pusat distribusi menjadi kewenangan provinisi.
“DPRD Provinsi Jabar telah membuat regulasi berupa Perda Inisiatif tentang PDP Pusat Distribusi Provinsi untuk menjembatani siklus niaga ini,” ujar H. Faizal Hafan Farid pada kamis (23/02).
Perda yang diketua BHF ini sekarang telah dibuatkan bukunya dan secara pelaksanaan telah dibangun PDP milik provinsi di daerah Purwakarta. Bahkan sudah diresmikan pada bulan lalu.
“Semoga ini manjadi solusi untuk tata niaga barang dagangan terutama bahan pokok dengan memaksimalkan fungsi pasar PDP,” harapnya.
Anggota DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bekasi itu juga memberikan masukan pada bidang industry, yaitu bagaimana mengelola tata produksi dengan pengelolaan yang baik. Dinas Indag Jabar hanya menangani industri menengah dan kecil berada di luar kawasan yang bersifat mikro manajemen.
“Untuk kawasan industri adalah bagian pusat karena rata-rata kawasan industri pabrik-pabrik di luar Jakarta tapi kantor pusat di Jakarta. Sehingga pajak ekspor yang menikmati Jakarta dan pusat, sedangkan daerah pabrik hanya dapat PBB saja dan tentunya dampak lingkungan akibat adanya industry,” paparnya.
H. Faizal juga mengakui jika Kawasan industri tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Terbukti Bekasi dan Karawang yang punya kawasan industri terbesar masih ada kemiskinan ekstrim yang tinggi.
“Stunting yang tinggi dan Index Pembagunan Manusia (IPM) juga tidak istimewa. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan kawasan industri hanya mengamankan tataran makro ekonomi tapi tidak pada mikro ekonomi di masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, H. Faizal memberikan masukannya agat dinas terkait bisa fokus pada kegiatan yang akan memberi dampak langsung dengan memperkuat industry hilir. Serta membangun link and match antara industri besar dan industri menengah dan kecil dengan cara kemitraan subcon atau program anak asuh usaha.
BHF juga berharap agar Dinas Indag dapat meningkatkan kapasitas ASN-nya agar memiliki mind set berpikir gaya wirausaha. “Istilahnya mewirausahakan pemerintah minimal cara berpikir yang efektif dan efisien,” sarannya.
Politisi PKS itu juga mengingatkan jika saat ini sudah memasuki tahun politik dimana situasi tak menentu dan penuh ketidakpastian atau VUAC : perubahan cepat, tidak pasti, komplek dan ambigu disebabkan ada transformasi digital dan teknologi.
Selain itu juga, H. Faizal berpesan agar tidak ada ego sektoral yang disebabkan dipisahnya antara dinas perindustrian dan perdagangan. “Bidang Perindustrian dan Perdagangan ada yang disatukan menjadi dinas Indag seperti Jawa Barat. Ada juga yang terpisah ditingkat kab/kota termasuk di Kementrian Pusat ini terpisah yang berdampak pada koordinasi dan ego sektoral lebih terasa,” tandasnya.(***)
Hadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-Jabar, Komisi II DPRD Jabar Faizal HF Ingatkan VUHC di Tahun Politik
